Dharmasraya, Galanggang.id – Konflik agraria yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya kini menjadi sorotan publik.
Untuk mencari solusi atas persoalan ini, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani intens melakukan koordinasi baik di tingkat daerah maupun pusat dalam beberapa pekan terakhir.
Terbaru, Bupati Annisa bertemu langsung dengan Ketua Satgas Reforma Agraria Nasional, Nusron Wahid, jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Pertemuan ini membahas sejumlah sengketa lahan plasma yang melibatkan masyarakat dan perusahaan, terutama di kawasan Sembilan Koto, Asam Jujuhan, serta wilayah operasional PT Bina Kampung Surau di Kecamatan Pulau Punjung.
“Masalah-masalah ini tidak bisa selesai di tingkat daerah saja, karena banyak izin perusahaan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan bersinggungan langsung dengan hak masyarakat,” jelasnya, Kamis (24/07/2025).
Selain sengketa plasma, Bupati Annisa juga menyoroti tumpang tindih Areal Penggunaan Lain (APL) di kawasan hutan yang dikelola BRM.
Ia menilai, dukungan dari pemerintah pusat sangat penting agar penyelesaian konflik benar-benar berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat adat di Nagari IV Koto Nan Dibawah, Kecamatan Sembilan Koto.
“Kalau pusat mau mendukung masyarakat Sembilan Koto, kita bisa membalikkan keadaan dan mendorong keadilan agraria yang sesungguhnya,” tegasnya.
Ia pun berharap langkah yang ditempuh ini mendapat dukungan dan doa dari masyarakat Dharmasraya, karena Pemkab serius mengawal hak-hak rakyat dalam kompleksitas persoalan lahan yang melibatkan banyak pihak. (Red)
