Dharmasraya, Galanggang.id — Pemerintah Provinsi memberikan apresiasi terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Dharmasraya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang digelar di Pulau Punjung, Senin (6/4/2026).
Asisten III Bidang Pembangunan, Medi, menyampaikan bahwa kinerja makro pembangunan Dharmasraya pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan dan layak mendapat perhatian publik.
Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), dalam kurun waktu satu tahun, Dharmasraya tidak hanya mengalami perbaikan secara absolut, tetapi juga melampaui rata-rata capaian kabupaten/kota di Sumatera Barat.
Ia menjelaskan, pada tahun 2024 masih terdapat tiga indikator makro yang berada di bawah rata-rata provinsi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) saat itu berada di angka 6,02 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi sekitar 5,62 persen. Pertumbuhan ekonomi juga tercatat 3,86 persen, di bawah capaian provinsi sekitar 4,36 persen.
Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 74,82, masih tertinggal dari provinsi yang mencapai 76,43.
Meski demikian, terdapat indikator yang sudah lebih baik pada 2024, seperti tingkat kemiskinan sebesar 5,32 persen yang lebih rendah dari provinsi 5,42 persen, serta pendapatan per kapita sebesar Rp58,71 juta, sedikit di atas rata-rata provinsi Rp57,05 juta.
“Namun dalam setahun, Dharmasraya berbalik unggul,” tegas Medi.
Memasuki tahun 2025, terjadi perubahan signifikan pada hampir seluruh indikator. Tingkat kemiskinan turun menjadi 4,61 persen, lebih rendah dibandingkan provinsi sekitar 5,31 persen. TPT juga membaik menjadi 5,51 persen, lebih baik dari rata-rata provinsi sekitar 5,62 persen.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Dharmasraya mencapai 3,79 persen, melampaui provinsi yang berada di angka 3,37 persen. Pendapatan per kapita pun meningkat dari Rp58,7 juta menjadi Rp62 juta, dengan laju pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi.
Satu-satunya indikator yang masih menjadi perhatian adalah IPM. Pada 2025, IPM Dharmasraya meningkat menjadi 75,70, namun masih di bawah rata-rata provinsi sebesar 77,27.
“Secara keseluruhan, capaian ini menandai transformasi besar. Dharmasraya kini menjadi daerah yang lebih unggul dan kompetitif secara makro,” jelas Medi.
Ia juga menambahkan, dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat yang cenderung mengalami perlambatan pada 2025, Dharmasraya justru menunjukkan kinerja yang lebih baik.
Dari sebelumnya terdapat tiga indikator tertinggal, kini hanya menyisakan satu indikator di bawah rata-rata provinsi, yakni IPM.
Ke depan, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, Dharmasraya dinilai berpotensi menjadi daerah dengan kinerja pembangunan paling progresif dan seimbang di tingkat provinsi.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi semua pihak yang mendorong capaian pembangunan yang progresif serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepanjang 2025, meskipun dihadapkan pada tekanan fiskal.
Ia juga memaparkan tantangan ke depan. Berdasarkan usulan Musrenbang, kebutuhan pembangunan tahun 2027 mencapai sekitar Rp2 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp313,95 miliar berasal dari 231 usulan prioritas yang didominasi sektor infrastruktur sebesar Rp268,1 miliar.
Di sisi lain, kemampuan APBD masih terbatas dengan rasio PAD sekitar 14,17 persen. Selain itu, beban belanja pegawai masih tinggi, mencapai sekitar 58 persen pada 2025, melebihi rasio ideal 30 persen, meskipun tidak ada penambahan formasi baru.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah menyiapkan empat strategi utama. Pertama, optimalisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi, khususnya dari pertambangan dan perkebunan skala korporasi seperti Pajak Air Permukaan.
Kedua, penguatan BUMD di sektor pangan, pakan ternak, dan pengolahan kelapa sawit.
Ketiga, peningkatan investasi dan daya beli masyarakat melalui optimalisasi sektor riil seperti pertanian, perkebunan, UMKM, pasar, dan investasi swasta.
Keempat, memperkuat kolaborasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan perusahaan, termasuk pemanfaatan CSR dan bantuan presiden untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Dengan strategi tersebut, Dharmasraya optimistis mampu menjaga tren positif pembangunan sekaligus menjawab tantangan ke depan. (Red)
