Penulis : Robi Alhamda, Kader HMI
Dharmasraya, Galanggang.id – Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Kegiatan belajar tidak lagi terbatas di dalam kelas, melainkan juga berlangsung melalui ruang-ruang virtual yang menembus jarak dan waktu. Pengetahuan kini lebih mudah diakses, tetapi muncul pula tantangan baru berupa ketimpangan digital, rendahnya kecakapan teknologi, hingga semakin memudarnya nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan. Dalam kondisi demikian, keberadaan organisasi kepemudaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menjadi sangat relevan, terutama di Sumatera Barat yang kaya dengan warisan budaya dan kearifan lokal.
Sumatera Barat memiliki falsafah hidup “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” yang menekankan pendidikan berbasis iman dan ilmu, serta pembentukan karakter berlandaskan adat dan agama. Namun, derasnya arus digitalisasi sering membuat generasi muda terjebak dalam budaya instan dan terlepas dari akar tradisinya. Pada titik inilah, HMI dituntut hadir sebagai garda depan yang mampu merespons persoalan pendidikan tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal Minangkabau.
Pertama, HMI harus tampil sebagai penggerak literasi digital yang berpijak pada nilai adat dan syariat. Artinya, kader HMI di Sumatera Barat bukan hanya dituntut menguasai teknologi, tetapi juga memiliki kemampuan menyaring arus informasi global dengan bekal nilai-nilai budaya dan agama. Hal ini penting agar generasi Minang tetap teguh menjaga identitas religius dan berbudaya.Kedua, HMI berperan dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai seperti musyawarah, gotong royong, serta marwah yang sudah lama menjadi ciri masyarakat Minang harus dihidupkan kembali dalam proses pendidikan. Era digital bukan hanya menuntut generasi cakap teknologi, tetapi juga harus melahirkan individu yang memiliki tanggung jawab sosial, solidaritas, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Ketiga, HMI perlu ikut mengatasi ketidakmerataan akses pendidikan digital di Sumatera Barat. Masih terdapat nagari yang minim fasilitas internet dan belum terjangkau sarana digital yang memadai. Dalam hal ini, HMI bisa mendorong advokasi kebijakan, menyelenggarakan pelatihan berbasis nagari, hingga menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah guna mewujudkan pemerataan akses pendidikan digital.
Dengan demikian, tantangan pendidikan di era digital tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi teknologi, melainkan juga dari segi pelestarian nilai-nilai luhur. HMI di Sumatera Barat memiliki tanggung jawab moral untuk menjawab tantangan ini dengan mengintegrasikan kemajuan digital dan kearifan lokal. Dengan cara tersebut, HMI bukan hanya menjadi pelopor transformasi teknologi, tetapi juga penjaga nilai dan identitas Minangkabau di tengah arus globalisasi.
