Padang Pariaman, Galanggang.id — Sebuah video memperlihatkan ribuan tenaga honorer berunjuk rasa di halaman Kantor Bupati Padang Pariaman viral di media sosial pada Kamis (31/7/2025).
Sekitar 1.500 orang yang tergabung dalam aliansi R4 gabungan honorer yang tidak terdata di BKN serta mereka yang gagal seleksi CPNS tampak memenuhi halaman kantor bupati dengan damai.
Aksi ini menjadi kali kelima dalam sebulan terakhir yang dilakukan oleh para honorer. Mereka berasal dari berbagai sektor, mulai dari tenaga administrasi sekolah, penjaga sekolah, tenaga kesehatan, hingga sopir ambulans. Mereka adalah pekerja di instansi pendidikan dan layanan kesehatan yang selama ini belum mendapatkan kejelasan status kepegawaiannya.
Para peserta aksi kompak mengenakan baju putih dan celana hitam. Mereka membawa poster dan karton bertuliskan berbagai tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Inti dari tuntutan mereka adalah kejelasan status dan permintaan agar bisa diangkat menjadi PPPK paruh waktu sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama ini.
Dalam video yang tersebar luas, terlihat para honorer menyuarakan aspirasi dengan tertib. Salah satu perwakilan mereka, Sari Wahyuni, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan karena belum adanya langkah nyata dari pemerintah daerah.
“Ini sudah aksi ke lima kami. Kami sudah bekerja belasan tahun tapi belum juga mendapat kepastian,” ujar Sari, dikutip dari Padangtribunnews.com.
Sari juga mengatakan bahwa mereka sudah beberapa kali mencoba berdialog langsung dengan Bupati, termasuk mendatangi rumah dinas. Namun pertemuan yang terjadi hanya berlangsung singkat dan tidak membuahkan hasil.
“Kami datang terus ke kantor bupati, tapi tidak pernah mendapatkan jawaban yang jelas,” katanya.
Sebelum aksi besar ini, mereka juga telah melakukan audiensi dengan DPRD setempat, tetapi hasilnya juga belum memberikan kepastian atas masa depan ribuan tenaga honorer tersebut. Kini mereka berharap, suara mereka yang viral ini bisa mengetuk hati para pengambil kebijakan di Padang Pariaman. (Red)
