Oleh: Sajad Hartobin Mahasiswa Prodi S-1 Manajemen FHEB UNDHARI
Mahasiswa Prodi S-1 Manajemen FHEB UNDHARI
Pulau Sumatra dalam beberapa waktu terakhir kembali menjadi sorotan nasional akibat serangkaian bencana alam yang terjadi hampir bersamaan di berbagai wilayah.
Banjir besar, tanah longsor, dan banjir bandang melanda sejumlah provinsi, menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta gangguan serius terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Peristiwa ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kejadian alam yang bersifat kebetulan, melainkan sebagai gejala kompleks yang mencerminkan interaksi antara faktor alam, aktivitas manusia, serta kelemahan dalam sistem pengelolaan lingkungan dan kebencanaan.
Secara geologis dan klimatologis, Sumatra memang merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana.
Pulau ini dilalui oleh jalur Sesar Besar Sumatra yang aktif secara tektonik, memiliki topografi yang didominasi oleh pegunungan Bukit Barisan, serta dipengaruhi oleh pola curah hujan tropis yang tinggi.
Kombinasi faktor tersebut secara alami meningkatkan potensi terjadinya gempa bumi, longsor, dan banjir. Namun, kerentanan alamiah ini menjadi semakin berbahaya ketika diperparah oleh tekanan antropogenik yang tidak terkendali.
Salah satu faktor kunci yang patut dikritisi adalah perubahan tata guna lahan dalam skala besar. Deforestasi untuk kepentingan perkebunan, pertambangan, dan pemukiman telah mengurangi kapasitas ekosistem hutan dalam menyerap air hujan dan menstabilkan tanah.
Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekologis berubah menjadi kawasan terbuka yang rapuh terhadap erosi dan aliran permukaan.
Ketika hujan ekstrem terjadi, air tidak lagi terserap secara optimal, melainkan mengalir deras ke wilayah hilir, memicu banjir dan longsor dalam waktu singkat.
Selain itu, pembangunan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan juga menjadi penyumbang signifikan terhadap skala kerusakan akibat bencana.
Banyak kawasan permukiman dibangun di daerah rawan banjir, sempadan sungai, atau lereng curam tanpa perencanaan mitigasi yang memadai.
Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam konteks ini, bencana bukan hanya kegagalan alam, tetapi juga kegagalan kebijakan dan tata kelola.
Perubahan iklim global turut memperbesar intensitas dan frekuensi bencana hidrometeorologis di Sumatra. Peningkatan suhu permukaan laut dan atmosfer berkontribusi pada pola curah hujan yang semakin tidak menentu dan ekstrem.
Hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi singkat kini menjadi fenomena yang lebih sering terjadi. Jika sistem drainase, tata ruang, dan kesiapsiagaan masyarakat tidak beradaptasi dengan realitas baru ini, maka bencana serupa hampir dapat dipastikan akan terus berulang.
Di sisi lain, respons terhadap bencana masih cenderung bersifat reaktif daripada preventif. Fokus utama sering kali tertuju pada penanganan darurat, seperti evakuasi dan penyaluran bantuan, sementara upaya mitigasi jangka panjang kurang mendapat perhatian yang sepadan.
Padahal, pendekatan ilmiah dalam manajemen bencana menekankan pentingnya pengurangan risiko melalui pemetaan wilayah rawan, edukasi masyarakat, restorasi lingkungan, serta penguatan sistem peringatan dini.
Tanpa perubahan paradigma ini, siklus bencana dan penderitaan akan terus berulang. Namun demikian, penting untuk diakui bahwa masyarakat lokal bukan sekadar korban pasif.
Di banyak wilayah Sumatra, kearifan lokal sebenarnya telah lama menyediakan prinsip-prinsip adaptasi terhadap alam, seperti pengelolaan hutan berbasis komunitas dan pola permukiman yang menyesuaikan kontur wilayah.
Sayangnya, praktik-praktik ini sering terpinggirkan oleh pendekatan pembangunan yang seragam dan berorientasi jangka pendek.
Mengintegrasikan kembali pengetahuan lokal dengan sains modern dapat menjadi strategi efektif dalam membangun ketahanan wilayah terhadap bencana.
Dari perspektif etika lingkungan, bencana alam di Sumatra juga mengajukan pertanyaan moral yang mendasar: sejauh mana manusia bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, dan kepada siapa tanggung jawab tersebut harus dipikul?
Ketika eksploitasi sumber daya dilakukan tanpa mempertimbangkan keberlanjutan, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi mendatang.
Oleh karena itu, bencana harus dipahami sebagai peringatan ekologis yang menuntut perubahan cara pandang manusia terhadap alam.
Sebagai kesimpulan, bencana alam yang baru-baru ini terjadi di Sumatra merupakan hasil dari akumulasi berbagai faktor, baik alamiah maupun buatan manusia.
Menguranginya tidak cukup hanya dengan meningkatkan kapasitas tanggap darurat, tetapi membutuhkan transformasi struktural dalam tata kelola lingkungan, pembangunan, dan kebijakan publik.
Pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, didukung oleh komitmen politik dan partisipasi masyarakat, menjadi prasyarat utama untuk membangun Sumatra yang lebih tangguh terhadap bencana.
Tanpa langkah tersebut, bencana akan terus hadir bukan sebagai kejutan, melainkan sebagai konsekuensi yang dapat diprediksi dari pilihan-pilihan manusia sendiri.
