galanggang.id
Dharmasraya, – Persoalan praktik rentenir berkedok koperasi simpan pinjam yang menjerat sebanyak 28 ribu warga di Kabupaten Dharmasraya belum juga menemukan solusi tuntas.
Namun kini, muncul lagi wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya untuk mengambil langkah konkret menyikapi maraknya tindak kriminal lain seperti pencurian buah kelapa sawit, aktivitas tambang ilegal, penyalahgunaan narkoba, hingga berbagai tindak kejahatan yang meresahkan masyarakat.
Menanggapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya menegaskan komitmennya untuk mengambil langkah konkret melalui koordinasi lintas sektor bersama aparat penegak hukum.
Irwan Zamrud, Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan yang juga menjabat Plt Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan, mengatakan pemerintah daerah akan segera menjalin komunikasi intensif dengan pihak kepolisian guna merumuskan strategi penanganan yang efektif.
“Kami berencana mengadakan pertemuan dengan kepolisian sebagai institusi yang memiliki kewenangan utama dalam penegakan hukum,” ujarnya di Pulau Punjung, Selasa (15/7/2025).
Irwan menuturkan, persoalan kriminalitas ini bersifat kompleks dan menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat, sehingga tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu pihak. Karena itu, diperlukan penanganan secara lintas sektoral melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) agar seluruh unsur pimpinan daerah dapat duduk bersama menyatukan langkah dan komitmen.
“Ibu Bupati juga telah memerintahkan Badan Kesbangpol untuk segera mengagendakan pembahasan khusus terkait masalah ini,” jelasnya.
Selain fokus pada penindakan, Pemkab Dharmasraya juga menekankan pentingnya upaya pencegahan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Irwan menyebut dukungan dari Wali Nagari, Niniak Mamak, tokoh masyarakat, serta pemuda sangat diperlukan guna menciptakan kesadaran kolektif menjaga keamanan lingkungan.
“Upaya pencegahan akan lebih efektif bila menjadi gerakan bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab aparat atau pemerintah, tetapi tugas kita semua,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Irwan menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mendorong penguatan kontrol sosial hingga ke tingkat nagari dan jorong, sedangkan tindakan penegakan hukum tetap sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian.
Ia berharap langkah tegas dari penegak hukum dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan sekaligus menjadi peringatan bagi siapa saja yang berniat melanggar hukum.
“Pemerintah daerah mendukung penuh langkah Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kami siap berdiri bersama memberantas tindak kriminal dan aktivitas ilegal di Dharmasraya,” pungkasnya. (Red)
