Dharmasraya, Galanggang.id — Persoalan keterbatasan anggaran nagari, bantuan UMKM, kepesertaan BPJS masyarakat kurang mampu, beasiswa pendidikan hingga minimnya lapangan kerja menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya, Fadly Aulia, dalam reses tahap II.
Reses tersebut dilaksanakan dari 7 Agustus hingga 8 Agustus 2026, di dua kecamatan, yakni Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Koto Besar.
Dalam pertemuan bersama masyarakat, Fadly Aulia tidak hanya menerima aspirasi terkait pembangunan fisik, tetapi juga mendengarkan berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Salah satu keluhan yang mencuat adalah semakin terbatasnya kemampuan keuangan nagari. Kondisi tersebut membuat pemerintah nagari mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur, sementara kebutuhan masyarakat terhadap jalan, fasilitas umum dan sarana pendukung lainnya terus meningkat.
Masyarakat juga meminta adanya perhatian terhadap pelaku UMKM, khususnya kelompok usaha yang membutuhkan bantuan permodalan maupun dukungan pengembangan usaha.
Bantuan tersebut dinilai penting agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi mampu berkembang dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi masyarakat.
“Untuk persoalan UMKM kita mendorong masyarakat ke program OVOP yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah di bawah kepemimpinan Bupati Annisa Suci Ramadhani dan Wakil Bupati Leli Arni,” ungkap kader PKB ini.
Persoalan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu juga menjadi sorotan. Warga mengeluhkan adanya peserta BPJS yang tiba-tiba tidak lagi aktif dan tidak mendapatkan tanggungan pemerintah.
Mereka berharap persoalan tersebut dapat dicarikan solusi agar masyarakat miskin tidak kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan.
“Terkait hal ini masyarakat tinggal koordinasi dengan Dinas Sosial atau pun melalui pemerintah nagari. Dan pemerintah daerah serta pusat pun telah menyediakan quota untuk BPJS ini,” tutur polisi muda ini.
Di bidang pendidikan, masyarakat berharap adanya program beasiswa yang lebih luas dan tepat sasaran, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Beasiswa dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mencegah keterbatasan ekonomi menghambat keberlanjutan pendidikan generasi muda.
Tak kalah penting, masyarakat meminta Fadly Aulia ikut mendorong dan memfasilitasi program pemerintah pusat yang dapat masuk ke daerah, termasuk Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta bantuan sarana dan prasarana (sarpras).
Program tersebut dinilai dapat membantu masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi perkebunan dan membutuhkan dukungan pemerintah untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan.
“Untuk PSR atau replanting karena program ini telah berjalan di Dharmasraya. Agar maksimal pemanfaatan program tersebut masyarakat untuk berkoordinasi dengan dinas pertanian atau pun PPL terkait program dari pusat yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS),” ujarnya.
Sementara itu, lapangan kerja menjadi aspirasi lain yang cukup mendapat perhatian. Masyarakat berharap pemerintah dapat menghadirkan lebih banyak peluang kerja di daerah sehingga masyarakat, khususnya generasi muda, tidak harus mencari pekerjaan ke luar daerah.
“Solusi ini telah di gelar pelatihan – pelatihan oleh Disnaker Dharmasraya agar nanti para peserta yang mengikuti bisa menciptakan lapangan pekerjaan,” katanya.
Fadly Aulia menyampaikan, seluruh aspirasi yang diterimanya dalam kegiatan reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, persoalan yang disampaikan masyarakat harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut kebutuhan dasar, perekonomian dan masa depan masyarakat.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai kewenangan DPRD,” kata Fadly.
Ia menambahkan, komunikasi langsung dengan masyarakat penting dilakukan agar kebijakan pembangunan tidak hanya berdasarkan laporan administratif, tetapi benar-benar berangkat dari persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Fadly berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah nagari dan masyarakat dapat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan, mulai dari pembangunan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga ketenagakerjaan, dapat ditangani secara bertahap dan tepat sasaran. (Red)
