Dharmasraya, Galanggang.id — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bergerak cepat mengatasi konflik sosial dan ekonomi di wilayahnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Medison, memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polres Dharmasraya atas dedikasi mereka dalam mengupayakan penyelesaian konflik antara PT Sumbar Andalas Kencana (SAK) dengan kelompok Suku Anak Dalam (SAD) yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh Medison dalam rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda Plus yang digelar di Aula Kantor Bupati Dharmasraya pada Selasa (23/6/2026).
Rapat intensif ini sengaja digelar guna membahas maraknya kasus penjarahan Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang disertai tindakan pengancaman oleh kelompok tertentu terhadap karyawan PT SAK.
Kelompok penjarah tersebut diduga kuat mengatasnamakan diri sebagai bagian dari kelompok SAD.
Menurut Medison, jika penanganan konflik ini tidak segera dilakukan dengan langkah-langkah yang persuasif namun tetap terukur, dampaknya bisa sangat fatal bagi stabilitas ekonomi daerah.
Kasus ini tentu akan menjadi tendensi yang buruk bagi iklim investasi Dharmasraya di masa depan.
“Dan rapat kali ini, tujuannya adalah melakukan pemetaan terhadap kelompok SAD yang ada di Dharmasraya, apakah kelompok itu murni dan benar-benar SAD, atau malah sebaliknya, yaitu hanya kelompok yang memanfaatkan SAD dengan tujuan meraup keuntungan,” sebutnya.
Dampak kerugian akibat aksi penjarahan ini pun tidak main-main. Berdasarkan data yang dihimpun, total kerugian yang harus ditanggung oleh pihak perusahaan akibat hilangnya TBS kelapa sawit mencapai angka yang sangat fantastis, yakni berkisar hingga 1 miliar rupiah per tahunnya.
Untuk menyikapi situasi yang kian merugikan ini, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berkomitmen untuk mengambil tindakan nyata secara komprehensif agar masalah tidak berlarut-larut.
“Maka dari itu, kami akan membentuk tim bersama di bawah koordinasi pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan persoalan secara menyeluruh sekaligus mencari solusi terbaik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara tepat dan terukur,” ujarnya.
Sebagai bentuk transparansi dan upaya pendekatan sosial yang netral, Medison juga menyampaikan bahwa pihak Pemkab turut mengandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peduli Dharmasraya.
Keterlibatan LSM ini diharapkan mampu menjembatani penyelesaian konflik antara pihak perusahaan dengan kelompok yang saat ini diduga mengaku-ngaku sebagai bagian dari SAD.
Rapat penting ini dihadiri oleh sejumlah pejabat teras dan perwakilan instansi strategis, di antaranya Kapolres AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro yang diwakili oleh Kabag Ops Polres Dharmasraya AKP Zamrinaldi, perwakilan Kejaksaan Negeri Pulau Punjung, Kesbangpol, jajaran Pemerintah Kabupaten Tebo (Provinsi Jambi), para tokoh masyarakat, LSM Peduli Dharmasraya, serta jajaran manajemen perusahaan terkait. (Red)
