Jakarta, Galanggang.id – Pemerintah berencana menerapkan kebijakan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah libur Idul Fitri 2026.
Kebijakan ini diharapkan mampu menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah gejolak harga energi global.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memperkirakan kebijakan WFH dapat menghemat penggunaan BBM hingga sekitar 20 persen per hari.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih bersifat estimasi awal.
“Kalau kasar lah seharian, seperlimanya, 20 persen kira-kira,” ujar Purbaya di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3/2026), seperti dilansir Kompas.com.
Kebijakan fleksibilitas kerja ini disiapkan sebagai respons atas gangguan pasokan serta tingginya harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.
Pemerintah menilai langkah ini dapat membantu efisiensi energi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
Namun demikian, Purbaya menegaskan bahwa WFH hanya akan diberlakukan satu hari dalam sepekan dengan mempertimbangkan efektivitas kerja. Ia menyebut tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan secara optimal dari rumah.
“WFH biar bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang enggak bisa dikerjakan dengan baik di WFH,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa aturan teknis terkait kebijakan tersebut masih dalam tahap penyusunan. Meski begitu, implementasi WFH akan mulai diberlakukan setelah Lebaran.
“WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan,” katanya.
Ia menjelaskan, kebijakan ini akan berlaku bagi ASN dan didorong untuk sektor swasta, dengan pengecualian pada layanan publik yang harus tetap berjalan normal.
Pelaksanaan WFH juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri agar penerapannya efektif di berbagai sektor.
Pemerintah berharap kebijakan ini tidak hanya mampu menghemat energi, tetapi juga menjadi langkah adaptif dalam menghadapi tekanan global tanpa mengganggu produktivitas nasional. (Red)
